MS Kota Subulussalam Raih Penghargaan IKPA Terbaik dari KPPN
Subulussalam, 29 April 2025
Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat satuan kerja wilayah KPPN Tapaktuan. Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam menghadiri undangan resmi KPPN dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan penyerahan penghargaan bagi satuan kerja terbaik.
Acara yang berlangsung pada tanggal 29 April 2025 tersebut menjadi momentum penting bagi MS Kota Subulussalam, karena dalam kesempatan itu berhasil membawa pulang satu penghargaan bergengsi. MS Kota Subulussalam dinobatkan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Peringkat Pertama dalam kategori pagu kecil untuk periode Semester II Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari KPPN atas capaian kinerja pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Indikator IKPA sendiri mencerminkan konsistensi dan kedisiplinan satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran, mulai dari ketepatan waktu pengajuan revisi, penyerapan anggaran, ketepatan pelaporan, hingga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
KPA MS Kota Subulussalam menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran aparatur MS Kota Subulussalam yang telah bekerja keras dan berkomitmen penuh dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan. Beliau menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang.
Prestasi ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam kategori satuan kerja dengan pagu kecil, Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam mampu membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi hambatan untuk menciptakan pengelolaan anggaran yang unggul dan akuntabel.
Dengan diraihnya penghargaan ini, MS Kota Subulussalam berharap dapat terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di periode-periode selanjutnya, sebagai wujud kontribusi nyata terhadap pembangunan sistem peradilan yang transparan dan profesional. (d)
