PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2019 UNTUK SELURUH PENGADILAN PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
Jakarta – Humas MA: Menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI berkenaan dengan diterimanya Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor : 63/MS/B/11/2019 tanggal 5 November 2019 hal Surat Edaran Penyelenggaran Upacara Peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2019, maka dengan ini, sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:1561/SEK/HM.01.2/11/2019 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019, diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019, pada Hari Senin tanggal 11 November 2019, dengan petunjuk sebagai berikut :
Adapun pedoman pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
- Tema Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 adalah “Aku Pahlawan Masa Kini”.
- Tempat pelaksanaan upacara di Kantor Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada wilayah masing-masing lingkungan.
- Waktu pelaksanaan upacara adalah pukul 08.00 waktu setempat atau disesuaikan
- Upacara dilaksanakan dalam suasana khidmat dan tertib serta mengikuti tata urutan pada Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 yang terlampir atau dapat diunduh melalui tautan berikut: http://kemsos.go.id/hari-pahlawan-2019
- Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama atau pejabat lain/hakim senior yang ditunjuk bertindak selaku Pembina Upacara.
- Pakaian upacara:
- Hakim, Panitera dan Sekretaris menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- Militer menggunakan PDU IV
- Pegawai menggunakan seragam KORPRI lengkap dengan memakai peci hitam polos
- Anggota Dharmayukti Karini menggunakan seragam Dharmayukti
7. Khusus pengadilan di wilayah kota Surabaya pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan agar menyesuaikan dengan pelaksanaan Upacara di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Untuk Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.